Kementerian Agama saat ini sedang melaksanakan Uji Pengetahuan (UP) untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) tahun 2025. Pada angkatan ketiga ini, ratusan guru difabel juga turut berpartisipasi dalam UP PPG.
Amien Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, menyatakan bahwa Kementerian Agama memberikan perhatian khusus kepada peserta difabel. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesetaraan hak. Kebijakan afirmasi ini adalah bagian dari upaya Kemenag untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai setiap individu sebagai subjek utama.
“Pendidikan adalah hak setiap orang, tanpa terkecuali. Kami ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik. Inklusivitas bukan hanya sekadar konsep, tetapi merupakan amanat moral dan spiritual yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan,” ungkap Suyitno di Jakarta pada Minggu (19/10/2025).
Ia menambahkan, “Guru difabel bukanlah objek belas kasihan, melainkan pejuang pengetahuan. Tugas negara adalah untuk memastikan bahwa setiap usaha mereka diakui dan difasilitasi dengan martabat.”
Suyitno juga menekankan bahwa pelaksanaan PPG yang inklusif merupakan bagian penting dari reformasi pendidikan Islam di Kemenag. Kehadiran guru-guru difabel dalam ruang PPG memberikan inspirasi bagi seluruh komunitas pendidikan.
“Pendidikan Islam harus menjadi pelopor dalam praktik keadilan sosial. Ketika kita berbicara tentang moderasi dan keseimbangan, inklusivitas adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai tersebut. Afirmasi bagi guru difabel adalah bentuk dukungan yang mulia,” jelasnya.
“Mereka mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kemuliaan profesi. Semangat mereka menjadi sumber energi moral bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem pendidikan,” tambah Amien.
M. Munir, Direktur Pendidikan Agama Islam dan Panitia Nasional PPG Kemenag, menjelaskan bahwa dukungan untuk peserta difabel diberikan melalui pendampingan teknis dan moral selama ujian. “Kami ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal karena keterbatasan fisik. Semua guru, termasuk yang difabel, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional. Pendampingan ini adalah bukti nyata komitmen Kemenag terhadap prinsip inklusivitas,” kata Munir saat memantau pelaksanaan UP secara daring.
Munir juga menegaskan bahwa kehadiran pendamping tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari dukungan psikologis bagi peserta. “Nanti akan ada pendamping yang membantu, dan data peserta difabel akan dicatat untuk keperluan kami,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap peserta difabel tidak hanya berhenti di tahap UP, tetapi akan berlanjut hingga Uji Kinerja (UKin). “Semoga semuanya berjalan lancar dan lulus. Kami akan mendampingi peserta difabel hingga tuntas, sambil tetap mengikuti prosedur yang ada,” tegas Munir.
Munir menyatakan bahwa kebijakan afirmatif ini bukan hanya respons situasional, tetapi merupakan langkah strategis jangka panjang. “Kami ingin memastikan bahwa model afirmasi ini berkelanjutan. Kemenag akan terus memperbaiki mekanisme teknis, memperluas jangkauan, dan menyiapkan instrumen yang lebih ramah bagi peserta difabel,” jelasnya.
Dengan pelaksanaan yang inklusif dan pendampingan yang terencana, Kemenag berharap UP PPG Daljab Batch 3 dapat berjalan dengan baik, adil, dan memberikan pengalaman positif bagi semua peserta, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. “PPG bukan hanya sekadar ujian kompetensi, tetapi juga merupakan penghargaan bagi dedikasi guru. Negara hadir untuk memastikan setiap guru, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dan pengakuan yang setara,” tutup Munir.